Rabu, 28 September 2016

Tuak dan tradisi metuakan


Tuak berasal dari pohon enau dan kelapa yang di ambil air niranya, kemudian difermentasikan dengan "lau" (serabut kelapa yang dikeringkan atau kayu pohon bayur) sehingga menjadi putih dan kadang juga kita temukan warna yang agak kemerahan, menimbulkan bau yang khas, dan menimbulkan selera bagi para pecinta minuman ini.

Berdasarkan penelitian para ahli, tuak merupakan minuman yang memiliki kadar alkohol rendah, lebih rendah dari bir dan anggur. Tuak pada dasarnya berguna untuk membuat kondisi seseorang tenang karena mampu menekan syaraf sentral konsumennya. Tetapi jika menengguk melebih porsi yang seharusnya maka orang yang mengkonsumsi tuak akan menjadi mabuk dan tak mampu mengendalikan diri.

Meski pada umumnya tuak disinyalir menjadi pemicu pertikaian karena banyak orang mabuk jika meminumnya, tetapi orang Bali tidak akan pernah lepas dari minuman ini. Tuak adalah ikon budaya di Bali.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai minuman ini kami ingin berbagi informasi tentang tuak yang telah kami kumpulkan dari berbagai sumber;

1. Pohon penghasil Tuak (Enau/aren) merupakan pohon multi fungsi.
Petani Tuak
      Pohon Enau/Aren atau yang biasanya dipanggil pohon Jaka mempunyai guna dan manfaat yang cukup besar dari ujung daun mudanya yang disebut 'ambu' dipergunakan untuk sarana upacara atau hiasan penjor, daunnya dipergunakan untuk membuat sesajen dan serabut batangnya berguna sebagai atap sanggah. Jangan heran jika Pohon Enau ini mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

2. Proses pembuatan tuak yang panjang dan rumit.
Proses pembuatan Tuak
     Proses pembuatan tuak ternyata memakan waktu yang panjang dan rumit, paling tidak petani tuak membutuhkan waktu 3 bulan sebelum air nira mengalir dari batangnya. Tidak cukup dengan ketrampilan dan kecakapan dalam mengolah pohon aren saja, seorang petani tuak juga harus mengetahui cara membuat lau yang berfungsi menggantikan ragi dalam proses fermentasi air nira tersebut, Lau yang biasanya terbuat dari serabut kelapa yang di keringkan biasanya juga ditambahkan potongan-potongan batang kayu bayur untuk menambah kualitas dan rasa dari tuak, Lau tersebut berfungsi untuk merubah kandungan gula menjadi alkohol.

3. Acara adat tanpa Tuak rasanya hambar.
Tradisi metuakan
     Tuak sudah menjadi bagian dari acara adat di Bali, Tuak biasanya disediakan untuk menjamu tamu undangan dalam setiap acara pernikahan yang biasanya akan diisi dengan acara kesenian megenjekan. Uniknya ada beberapa daerah yang masih mempergunakan batok kelapa berlubang untuk secara bergiliran dipergunakan meminum tuak, dengan duduk membentuk lingkaran.

Tuak memang memabukan, tetapi karena kandungan yang terdapat dalam tuak berfungsi untuk menenangkan ketegangan syaraf dan saat orang mabuk tuak cenderung ngantuk dan lemas maka jarang terjadi keributan akibat dari minum tuak tersebut. Sebaliknya akan mempererat persahabatan dan kekeluargaan. 

Sekarang tergantung bagaimana kita menikmatinya, tuak mampu memutar pekonomian di pedesaan nilai ekonomi pohon aren ini memberikan penghidupan bagi petani-petani tuak.
Sebagian peminum Beer telah beralih minum tuak selain murah, para peminum juga mempunyai rasa idealisme yang tinggi untuk memajukan petani lokal dari pada menambah pundi-pundi para cukong besar yang memproduksi Bir.

Info Penyeberangan Ke Nusa Penida

Hajatan Nusa Penida Festival 2016 sudah semakin dekat dan tentunya sudah tak sabar lagi untuk menikmati acara yang akan di buka pada tanggal 7 Oktober 2016 ini. Pulau Nusa Penida hanya bisa di akses melalui jalur laut, Karena pulau Nusa Penida merupakan pulau kecil dari Bali yang dimana didalamnya banyak terdapat wisata yang belum diketahui orang banyak dan masih banyak orang yang belum mengetahui tempat penyeberangan dari daratan Bali menuju Pulau Nusa Penida.

Ada empat tempat penyeberangan dari daratan Bali menuju Pulau Nusa Penida:
1. Pantai Sanur.
Pelabuhan Pantai Sanur
    Di sepanjang Pantai Sanur banyak bisa kita temukan boat-boat yang parkir menuju ke kepulauan Nusa Penida, ada beberapa perusahaan penyedia jasa transportasi menggunakan fast Boat diantaranya; Maruti, Caspla, Gangga dan Semaya One.
Jadwal penyeberangan dari Pantai Sanur menuju Pulau Nusa Penida bervariasi dimulai jam 8.30 sampai dengan 10.30 dan untuk penyeberangan sore dari jam 16.00 sampai dengan 17.00. mengingat ombak dan angin yang keras di siang hari maka penyeberangan biasanya di hentikan dari jam 11.00 sampai dengan jam 16.00.
Dibutuhkan waktu dari 30 sampai 40 menit untuk menempuh perjalanan memakai fast boat tersebut.

2. Penyeberangan tradisional Tri Buana, Desa Kusamba, Klungkung.
Br Tribuana Kusamba
    Di Sepanjang Pantai Kusamba terdapat empat pelabuhan tradisional yang sejak dahulu kala di pergunakan sebagai pelabuhan untuk berlabuhnya sampan-sampan tradisional yang mengangkut barang dan manusia menuju Pulau Nusa Penida. Pelabuhan Kampung, Pelabuhan Segara, Pelabuhan Banjar Bias dan Pelabuhan Tribuana. Fast Boat Gangga Express menyediakan jasa penyeberangan menuju Pulau Nusa Penida, disini penumpang dimnjakan oleh dipergunakannya ponton yang akan membawa penumpang menuju boat yang parkir kira-kira 30 meter dari bibir pantai. Disini  kaki atau celana penumpang tidak akan basah terkena ombak karena penyedia jasa menyediakan jembatan yang bisa di bongkar pasang. jadwal keberangkatan boat Gangga dimulai pukul 07.00, 08.00 dan 14.30 waktu tempuh yang diperlukan selama 30-40 menit.

 3. Pantai Pesinggahan.
   
Pantai Pesinggahan

    Pelabuhan Pantai Pesinggahan adalah pelabuhan baru yang di bangun oleh perusahaan Fast Boat Caspla, Pelabuhan ini tergolong mudah untuk dicari karena terlihat jelas dari jalan utama menuju Karangasem terletak tepat di seberang pertigaan menuju tempat kuliner ikan laut pesinggahan.
Jadwal Penyeberangan dari Pelabuhan Pesinggahan menuju Pelabuhan Buyuk Nusa Penida dimulai Pukul 7.30, 13.30 dan 16.00. Waktu tempuh sama dengan Pelabuhan Tribuana dan Fast Boat Caspla juga mempergunakan ponton untuk memanjakan penumpangnya. 

4. Pelabuhan Padang Bay

Kapal Roro
      Kapal Ferry Roll of Roll On atau yang biasa disebut Kapal Roro menyediakan jasa penyeberangan orang, mobil dan kendaraan barang, Kapal Roro hanya melayani sekali perjalanan dari pelabuhan Padang Bay menuju Pelabuhan Sampalan. Jadwal peyeberangan dari Pelabuhan Padang Bay adala jam 11.00 dan memerlukan waktu selama 45 menit.

Mudah-mudahan informasi ini membantu anda yang masih kebingungan mencari informasi penyeberangan menuju Pulau Nusa Penida

Selasa, 27 September 2016

Destinasi baru di Nusa Penida



Kreatifitas anak muda untuk menggali potensi wisata di lingkungannya menciptakan nilai tambah terhadap destinasi wisata di daerahnya, Banyak destinasi wisata baru yang mulai dibuat dan hal ini tentunya mempunyai banyak pilihan dan alternatif untuk di kunjungi.

Sebagian besar objek wisata mempunyai ikon yang dibuat secara swadaya oleh Sekehe Teruna Teruni ataupun oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Semangat anak muda ini patut di apresiasi dengan melakukan kegiatan positif membangun desanya.

Berikut beberapa daerah tujuan wisata yang kami rangkum dari beberapa sumber:

1. Celagilandan terletak di Desa Suana
  2. Suana Point terletak di desa Suana

3.Pantai Malibu Dusun Semaya, Desa Suana

4. Pantai Atuh, Desa Pejukutan 


Bertepatan dengan Nusa Penida Festival 2016 yang di selenggarakan tanggal 7-9 Oktober 2016 yang mempunyai tag line Exploring Blue Paradise Islands berarti mengajak wisatawan untuk menjelajahi tempat-wisata baru di Nusa Penida.

Senin, 26 September 2016

Nusa Penida Festival 2016



Nusa Penida Festival 2016 untuk ke tiga kalinya di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah Klungkung di bawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Suwirta. Tahun ini Nusa Penida Festival (NPF) akan di selenggarakan tanggal 7-9 Oktober 2016 mengambil lokasi Di Lingkungan Banjar Nyuh, Nusa Penida.

Acara besar dengan tag line "Exploring Blue Paradise Islands" bertujuan untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata baru untuk di jelajahi.
 Blue Paradise Island ini merupakan icon untuk Pulau Nusa Penida yang dikenalkan oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya saat Nusa Penida Festival tahun 2015 silam. Selama festival ini, wisatawan akan diajak untuk mengeksplore Kepulauan Nusa Penida yang terdiri dari Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Nusa Lembongan. Wisatawan selain diajak melihat bagimana keindahan alam dan keasrian pulau ini dari dekat, juga diajak melihat obyek yang benar-benar baru dan sangat jarang diketahui Wisatawan, pokoknya nanti kita lihat sama-sama, dijamin terpukau. Soal obyek bawah laut, Nusa Penida tidak perlu diragukan lagi, mengingat Nusa Penida juga terkenal akan keindahan karang laut dan ikan-ikan langka yang bertebaran diperairan ini. 


Dan untuk budaya, Nusa Penida memiliki satu tarian khas yang tidak dimiliki daerah lain di Bali. Yang disebut tari Baris Jangkang, dimana pada festival pembukaan nanti, pada 7 Oktober 2016, akan dipentaskan oleh seribu orang penari. Para seniman akan menari di pantai pasir putih Banjar Nyuh, di Nusa Penida, dengan view Pulau Nusa Lembongan, dan Bali daratan yang akan tampak indah, dengan perpaduan pakaian penari dominan kuning dengan birunya laut Pulau Nusa Penida. Dan karena ini merupakan tarian sakral, sebelum dipentaskan biasa didahului dengan ritual atau upacara sesuai dengan kepercayaan desa setempat.

Dan melalui Nusa Penida Festival 2016 ini, kekuatan alam dan warisan budaya yang dimiliki sebagai upaya promosi, konservasi dan pelestarian agar semua bisa tetap terjaga untuk anak cucu nanti. Acara selama tiga hari ini mulai 7-9 Oktober, dari pembukaan sampai penutupan dilaksanakan fokus di Pantai Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida, Bali. Dengan pembukaan yang rencananya dilakukan oleh Mentri Pariwisata, Arif Yahya. Pada pembukaan 7 Oktober nanti, akan ada tari penyambutan, dan terpenting adalah Tari Baris Jangkangnya, pada 8 Oktober, dilanjutkan dengan kegiatan eksplore Nusa Penida melalui touring wisata ke obyek wisata, ada juga parade Budaya Bali dan pada 9 Oktober atau penutupan dilaksanakan berbagai bentuk perlombaan tradisional, yang diikuti masyarakat local dan wisatawan seperti lomba perahu layar, lomba perahu layar mini, dan setiap malam juga ada pentas music. Dan untuk menuju ke festival ini, ada dua lokasi yang bisa dilalui yakni pelabuhan Sanur, Pelabuhan Kusamba Klungkung. Dengan naik Boat penumpang, dengan jarak tempuh 15-20 menit penyeberangan.

Minggu, 31 Agustus 2014

Kepemerintahan yang Baik


            System pemerintahan yang baik adalah partisipasi yang menyatakan bahwa semua anggota institusi governance memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan, agar memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Siapa saja yang dipilih untuk membuat keputusan dalam pemerintah, organisasi bisnis, dan organisasi masyarakat sipil harus bertanggung jawab kepada public, serta kepada institusi stakeholders. Institusi governance harus efesien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan memberi peluang daripada mengontrol, melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.
            
       UNDP (United Nation Development Program) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (2000:7) mengajukan karakteristik good governance, sebagai berikut.
1. Participation. Setiap warga Negara mempunyai hak suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi lembaga legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti itu dibangun atas kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
     2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
      3. Transparency. Transparasi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
   4. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani stakeholders.
    5. Consensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
     6. Equity. Semua warga Negara bail laki-laki maupun perumpuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
     7. Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai denganapa yang telah digariskan sesuai dengan sumber-yang tersedia sebaik mungkin.
   8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan,sektor swasta maupun masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan untuk kepentingan eksternal atau internal organisasi.
     9. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan, sejalan dengan apa yang dibutuhkan untuk membangun semacam itu.
    
       Dengan demikian, kepemerintahan yang baik dapat disimpulkan sebagai pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat, baik secara politik hukum maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik. Selain itu, juga membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam praktiknya telah merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian harus mampu mempartanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.
            Dengan demikian jelaslah bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, pemerintah harus memiliki perilaku bertanggung jawab, sekaligus menciptakan mekanisme akuntabilitas maupun struktur kelembagaan bagi berkembangnya partisipasi masyarakat (nisjar,1997:124). Melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, pemberdayaan kapasitas lokal dapat diwujudkan.
      Paradigma kepemerintahan yang baik menuntut setiap pejabat public (politisi dan birokrasi publik) harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakannya kepada publik dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, wewenang, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya. Segala sikap, tindakan, dan kebijakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena disamping sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi Negara, rakyat juga sebagai pemilik sumber daya pembangunan termasuk kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah didalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik.

      Pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan kepada yang memberi kekuasaan, di samping agar rakyat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, sekaligus rakyat dapat melakukan kontrol atas apa yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tersebut. Mekanisme pertanggung jawaban tadi, hakikatnya sebagai “media kontrol” rakyat terhadap politisi dan birokrasi publik dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Disamping itu, pertanggungjawaban tadi merupakan pencerminan, apakah para politisi dan birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah berjalan demokratis. Demokrasi oleh Lincoln dalam Darwin (1995:181) diartikan sebagai government of the people, by the people, for the people. Pengertian ini mengandung maksud dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, para penguasa harus bertanggung jawab kepada rakyat dan memerintah atas nama rakyat. Kekuasaanpun diperoleh melalui kompetisi atau sistem pemilihan yang bebas dan terbuka. Karena itu, setiap orang yang mempunyai hak yang sama memperoleh kekuasaan secara demokratis. Government of the people dan by the people lebih mengarah pada demokrasi proses atau prosedur mekanisme politik yang demokratis (melibatkan publik). Sedang Government for the people lebih mengacu pada substansi (mekanisme politik yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan public). Artinya, dalam setiap pembuatan kebijakan public, substansi dari kebijakan publik tadi harus berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, maka pemerintah yang demokratis dapat disimpulkan sebagai pemerintahan (politis dan birokrasi publik) yang dalam proses maupun hasil keputusan benar-benar mencerminkan atau mewakili kepentingan, aspirasi, dan keinginan rakyat yang diwakilinya.

Kamis, 28 Agustus 2014

Reformasi Birokrasi

REFORMASI BIROKRASI
GOOD GOVERNANCE & GOOD GOVERNMENT

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan good governance dalam rangka membentuk Indonesia baru. Ada tiga aktor utama dalam rangka Good Governance: Pemerintahan negara dimana birokrasi termasuk didalamnya; dunia usaha (swasta, dan usaha-usaha negara); dan masyarakat. Ketiga aktor yang berperan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa tersebut memiliki posisi, peran, tanggungjawab, dan kemampuan yang diperlukan untuk suatu proses pembangunan yang dinamis berkelanjutan. Dalam konsep good governance, ketiga aktor dalam sistem administrasi negara ditempatkan sebagai mitra yang setara.

Reformasi birokrasi merupakan usaha mendesak, mengingat implikasinya yang begitu luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius agar pembaruan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan. Ada dua usaha serius yang perlu diperhatikan: langkah internal dan langkah eksternal. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh menuju reformasi birokrasi (Hardjapamekas, 2002:283).
Langkah internal:
  1. Meluruskan orientasi. Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat.
  2. memperkuat komitmen. Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah, maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat tekad perubahan dikalangan birokrat, perlu ada stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar.
  3. membangun kultur baru. Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelit-belit dan penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya, dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.
  4. Rasionalisasi. Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan, serta dalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi.
  5. memperkuat payung hukum. Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan-perubahan.
  6. peningkatan Kualitas SDM. Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai SDM yang handal dan profesional. Karena itu perlu penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan.

Langkah Eksternal:
1. Komitmen dan keteladanan elit politik. Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat dan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpin-pemimpin yang berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat.
2. Pengawasan masyarakat. Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi. Misalnya, menegur birokrat yang lamban dalam melayani masyarakat, atau yang sedang santai saja.


Minggu, 24 Agustus 2014

adakah keadilan diatas hukum...??


            Masyarakat bermimpi untuk sebuah kepastian tentang bagaimana hukum harus ditegakkan disaat lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut dilemahkan oleh ulah penguasa yang mempunyai kepentingan, banyak kasus korupsi yang harus dihentikan dengan dalil kurang alat bukti sehingga terpaksa  masyarakat harus gigit jari melihat koruptor melenggang lolos dari jeratan jaring hukum, jujur masyarakat sudah mulai lelah dan muak melihat sandiwara hukum di Republik ini.

       Masih teringat jelas bagaimana sang nenak renta yang miskin yang menangis karena harus meringkuk di terali besi setelah di vonis 1 tahun hanya karena mengambil potongan-potongan kayu yang akan dipergunakan memasak untuk mengisi perutnya yang lapar. Adil….?? Apakah keadilan itu…? Meminjam pengertian keadilan menurut Aristoteles bahwa “keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia”. Apakah disini masih ada kelayakan disaat para koruptor mencuri uang rakyat dikarenakan keinginan pemenuhan nafsu materialistis dan konsumtif yang dimilikinya. Melihat kadaan yang timpang antara orang yang berduit dan orang yang tak mampu, maka tidak salah ada adigium hukum itu tajam kebawah dan tumpul ke atas.

   Pada umumnya tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apa yang adil dan baik merupakan hukumnya hukum (equum et bonum est lex legum). Sehingga dapat dikatakan hakekat utama dari hukum adalah menciptakan keadilan. Keadilan Hukum Merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi negara. Bahkan hak keadilan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

Praktiknya dalam masyarakat proses penegakan hukum yang dilaksanakan dirasakan masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Keadilan hukum yang muncul lebih bersifat legal-formal, keadilan yang berdasarkan teks-teks tertulis yang ada dalam undang-undang (rule bound). Terkadang keadilan prosedural yang tertuang dalam undang-undang belum atau bahkan mencederai nilai keadilan tersebut. Seperti kasus yang dialami oleh Ni Komang Kenten dikarenakan terhimpit kebuhan hidupnya melakukan pencurian kayu bakar dan diproses melalui pengadilan dan dikenakan hukuman yang cukup berat. Sebanarnya apabila kita melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jelas disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Apabila terjadi pencurian karena mereka kelaparan, maka yang paling utama dipersalahkan adalah negara, dikarenakan negara tidak melaksanakan konstitusi untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan mereka. Sehingga pencuri tersebut dibebaskan demi hukum karena kesalahan negara yang tidak memelihara mereka. Sebenarnya pertimbangan keadaan/kondisi tersangka dalam penjatuhan pemidanaan telah diatur dalam RUU KUHP yang dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

………………..masihkah ada keadilan hukum di republik ini???